Menurut Ketua DPP IMM pula, sidang Isbat yang dilakukan oleh Kemenag itu selalu dipolitisasi.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengritik sikap Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang dianggap telah menyerang organisasi Muhammadiyah terkait penetapan awal Ramadan.
Seperti diketahui, dalam sidang Isbat yang digelar Kemenag di Jakarta, Kamis (19/7) malam, pemerintah menetapkan Sabtu (21/7) sebagai awal Ramadan. Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah tak hadir setelah memilih untuk menetapkan hari ini, Jumat (20/7), sebagai awal Ramadan.
Yang membuat DPP IMM meradang adalah sindiran terhadap Muhammadiyah oleh sejumlah ulama yang dikoordinir oleh Kemenag dalam berbagai kesempatan di sidang itu, karena perbedaan penetapan awal Ramadan tersebut.
"Maka kami menegaskan, tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada pemimpin yang tidak benar dan kementerian yang korup. Kewajiban untuk patuh pada umara, hanya jika umara tersebut adil, jujur, dan mampu memberikan memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya," kata Ketua DPP IMM, Fajlurrahman Jurdi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (20/7).
Dikatakan Fajlurrahman, sidang Isbat yang dilakukan oleh Kemenag selalu dipolitisasi. Sementara tidak jarang katanya, penetapan awal Ramadan dan hari raya Idul fitri oleh pemerintah selalu keliru, karena faktanya beberapa negara tetangga dan Arab Saudi juga sering kali berbeda dengan pemerintah Indonesia.
Ketua IMM tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya meminta KPK untuk segera memeriksa Suryadharma Ali (SDA) sebagai Menag yang terkait dengan kasus korupsi anggaran haji dan korupsi pengadaan Alquran. "Karena kami menilai, ada indikasi keterlibatan Saudara SDA dalam melakukan korupsi pengadaan Alquran dan anggaran haji," tuturnya.
Modusnya, kata Fajlulrrahman lagi, adalah pelayanan ibadah haji di bawah koordinasi Kemenag yang selalu gagal dalam pelayanan, termasuk penyediaan asrama yang terbatas sehingga jamaah haji ditumpuk dalam satu kamar, makanan yang tidak tepat waktu dengan kualitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Kami meminta Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninjau kembali keberadaan sidang Isbat yang berakhir dengan voting, di mana kami menilai voting dalam sidang Isbat adalah mempolitisasi kelompok-kelompok keagamaan. Mereka takut berbeda dengan pemerintah, karena ada ketakutan tidak bisa menerima kucuran anggaran dari ABPN untuk membantu yayasan mereka dan organisasi mereka," tandasnya.
Sebelumnya, Menag Suryadharma Ali sempat menyesalkan keputusan Muhammadiyah tidak hadir dalam penetapan 1 Ramadan yang diputuskan pemerintah melalui sidang Isbat kemarin sore. Pasalnya, dia mengaku berharap Muhammadiyah bisa hadir dan berdiskusi dalam penetapan 1 Ramadan yang diputuskan pemerintah dengan melibatkan ormas-ormas Islam itu.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mengritik sikap Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali yang dianggap telah menyerang organisasi Muhammadiyah terkait penetapan awal Ramadan.
Seperti diketahui, dalam sidang Isbat yang digelar Kemenag di Jakarta, Kamis (19/7) malam, pemerintah menetapkan Sabtu (21/7) sebagai awal Ramadan. Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah tak hadir setelah memilih untuk menetapkan hari ini, Jumat (20/7), sebagai awal Ramadan.
Yang membuat DPP IMM meradang adalah sindiran terhadap Muhammadiyah oleh sejumlah ulama yang dikoordinir oleh Kemenag dalam berbagai kesempatan di sidang itu, karena perbedaan penetapan awal Ramadan tersebut.
"Maka kami menegaskan, tidak ada kewajiban untuk tunduk dan patuh pada pemimpin yang tidak benar dan kementerian yang korup. Kewajiban untuk patuh pada umara, hanya jika umara tersebut adil, jujur, dan mampu memberikan memastikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya," kata Ketua DPP IMM, Fajlurrahman Jurdi, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (20/7).
Dikatakan Fajlurrahman, sidang Isbat yang dilakukan oleh Kemenag selalu dipolitisasi. Sementara tidak jarang katanya, penetapan awal Ramadan dan hari raya Idul fitri oleh pemerintah selalu keliru, karena faktanya beberapa negara tetangga dan Arab Saudi juga sering kali berbeda dengan pemerintah Indonesia.
Ketua IMM tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya meminta KPK untuk segera memeriksa Suryadharma Ali (SDA) sebagai Menag yang terkait dengan kasus korupsi anggaran haji dan korupsi pengadaan Alquran. "Karena kami menilai, ada indikasi keterlibatan Saudara SDA dalam melakukan korupsi pengadaan Alquran dan anggaran haji," tuturnya.
Modusnya, kata Fajlulrrahman lagi, adalah pelayanan ibadah haji di bawah koordinasi Kemenag yang selalu gagal dalam pelayanan, termasuk penyediaan asrama yang terbatas sehingga jamaah haji ditumpuk dalam satu kamar, makanan yang tidak tepat waktu dengan kualitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Kami meminta Saudara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meninjau kembali keberadaan sidang Isbat yang berakhir dengan voting, di mana kami menilai voting dalam sidang Isbat adalah mempolitisasi kelompok-kelompok keagamaan. Mereka takut berbeda dengan pemerintah, karena ada ketakutan tidak bisa menerima kucuran anggaran dari ABPN untuk membantu yayasan mereka dan organisasi mereka," tandasnya.
Sebelumnya, Menag Suryadharma Ali sempat menyesalkan keputusan Muhammadiyah tidak hadir dalam penetapan 1 Ramadan yang diputuskan pemerintah melalui sidang Isbat kemarin sore. Pasalnya, dia mengaku berharap Muhammadiyah bisa hadir dan berdiskusi dalam penetapan 1 Ramadan yang diputuskan pemerintah dengan melibatkan ormas-ormas Islam itu.
Sumber: beritasatu
Posting Komentar
Terimakasih atas Kunjungan anda di blog BEM STKIP Hamzanwadi Selong